Pengamat, Perlu Pengawasan dan Sanksi Tegas kepada ASN tidak Disiplin WFH

JAKARTA  Pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto mengatakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta  memberlakukan WFH ( Work from home ) selama 2 ( dua ) bulan hanya akan mengurangi tingkat kemacetan pada jam waktu dan pulang kerja.

Kebiasan masyarakat kita saat hari libur atau diberikan kesempatan kerja di rumah pada umumnya akan memanfaatkan waktu senggang tersebut  untuk refresh, bepergian ke tempat hiburan, Mall,   kunjungi keluarga dan sebagainya.

Mereka akan membawa sarana kerja ( Hp, Laptop dan sebagainya ) disiapkan di motor, mobil dan sarana transportasi lainnya. Sehingga dengan adanya  kebijakan ASN bekerja jarak jauh ( WFH ) harus ada penekanan supaya mereka yang diberi kesempatan bekerja jarak jauh agar tetap berada dirumah.

"Kebijakan WFH tidak akan efektif sepanjang mereka yang diberikan kesempatan bekerja dirumah tidak disiplin.Mereka tetap keluar rumah dengan alasan beragam kepentingan".ujar Budiyanto  Selasa (22/8/2023).

Menurutnys, alasan kebijakan WFH adalah dalam rangka menurunkan tingkat Polusi yang akhir - akhir ini trend kualiatas udara mengalami penurunan.
Kebijakan ini juga untuk mengurangi atau mengurai kemacetan lalu lintas.

Kebijakan ini harus didukung oleh semua lapisan , sehingga tujuannya dapat dicapai sesuai harapan. Tetap perlu ada pengawasan agar kebijakan ini dpt berjalan efektif. Bila memungkinkan chek dengan bantuan tehnologi atau random chek sesuai alamat.

"Pengawasan akan memberiksn kontribusi maksimal terhadap kebijakan tersebut. Bila ada  temuan pelanggaran dari tim.pemgawas perlu  ditindak lanjuti dengan sanksi tegas kepads ASN yang tidak disiplin/ melanggar.(hy)