Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, Perda Untuk Efek Jera Pelanggar Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi,  Perda Untuk Efek Jera Pelanggar Protokol Kesehatan

JAKARTA--Semakin hari masyarakat semakin banyak yang tidak menyadari bahaya Covid-19, bahkan abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19 perlu dibentuk agar menjadi dasar aturan yang kuat termasuk dalam penerapan sanksi kepada yang melanggar protokol kesehatan.

Hal itu dikemukakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, usai rapat paripurna penjelasan Gubernur DKI Anies Baswedan soal Raperda Penanggulangan Covid-19 kepada Legislatif di Gedung Dewan, Rabu (23/9/2020).

Menurut Politisi PDI.Perjuangan, selama ini Peraturan Gubernur (Pergub) sangat lemah untuk menjerat pelanggar protokol kesehatan dengan sanksi yang berlaku.

“Adanya perda ini kita memberikan efek jera pada pelanggar protokol kesehatan karena sanksinya semakin terikat” ujar Prasetio.

DPRD DKI Jakarta akan menggelar kembali rapat paripura Raperda Penanggulangan Covid-19 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi, Rabu pekan depan (30/9/2020).

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mewakili Gubernur Anies Baswedan, menyampaikan penjelasan bahwa raperda ini dibentuk dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan Covid-19.

”Melalui Perda ini nantinya aparat hukum dapat menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan," jelas Riza Patria, di DPRD, Rabu (23/9/2020).

Raperda Penanggulangan Covid-19 mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang Pemprov DKI Jakarta, hak dan kewajiban masyarakat serta larangannya, pelaksanaan PSBB, peningkatan layanan kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, kemitraan, dan kolaborasi, pemulihan ekonomi, perlindungan dan jaminan sosial, penyesuaian tata kerja pemerintah dan pelayanan publik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, serta ketentuan pidana.

Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu penanganan penyebaran Covid-19, tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial. Hal itu karena dampak pandemi Covid-19 telah menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Jakarta yang membahayakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan peradaban budaya masyarakat Jakarta. (hy)