Gubernur Anies Baswedan Apresiasi DPRD DKI Jakarta Setujui P2APBD 2019 Meski diwarnai Walk Out 4 Fraksi

Gubernur Anies Baswedan Apresiasi DPRD DKI Jakarta Setujui P2APBD 2019 Meski diwarnai Walk Out 4 Fraksi

JAKARTA-Sebanyak 4 fraksi DPRD DKI Jakarta melakukan walk out atau keluar dari ruangan Rapat Paripurna sebagai bentuk penolakan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019.

4 fraksi yang menolak pertanggungjawaban APBD pemerintahan Anies Baswedan-Riza Patria,  yakni Fraksi PAN, Golkar, Nasdem, dan PSI. Namun, DPRD DKI akhirnya mengesahkan P2APBD 2019.

Ketua DPRD DKI Jakarta,  Prasetio Edi Marsudi untuk mengesahkan P2APDB 2019 menanyakan kepada para anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna yang sempat diwarnai intrupsi.

”Kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan untuk menjadi peraturan daerah, dapat disetujui?" tanya Prasetio.

"Setuju," jawab para anggota.

Ketua Dewan Prasetio Edi mengatakan, keputusan tersebut sah, lantaran rapat paripurna ini dihadiri lebih dari 50 persen anggota DPRD. 

Terkait dengan Raperda P2APBD 2019 yang disetujui DPRD, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan. berharap ke depan kinerja pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta semakin baik, transparan, dan akuntabel sehingga sejalan dengan komitmen Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. 

“Izinkan saya kembali menggarisbawahi hubungan kemitraan (antara Pemprov DKI dan DPRD) yang terjalin yang sangat baik selama ini. Semoga terjalin lebih intensif dan profesional dalam upaya kita bersama melaksanakan Wajah Baru Jakarta untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, guna menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik semakin baik,” tambahnya.Senin (7/9/2020).

Anies juga mengapresiasi DPRD DKI yang menyetujui dua raperda yang diusulkan Pemprov DKI. Antara lain perubahan Perda 16 tahun 2010 yang mengatur tarif pajak parkir semula 20 persen ditingkatkan menjadi 30 persen (Sesuai sesuai undang-undang 28 tahun 2009). Kedua, terkait Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan yang semula flat 2,4 persen sekarang diubah menjadi progesif. (hy)